ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 3815 K/ Pid.Sus/ 2021/ PT-MDN)

HAMRISYAH GAYO, NPM 2002100028 (2024) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 3815 K/ Pid.Sus/ 2021/ PT-MDN). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER HAMRISYAH.pdf Download (1MB)
	Text BAB I .pdf Download (328kB)
	Text BAB II.pdf Download (498kB)
	Text BAB III.pdf Download (279kB)
	Text BAB IV .pdf Download (338kB)
	Text BAB V .pdf Download (214kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (288kB)

Abstract

Hasil penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya represif ini juga merupakan penerapan dari kontrol sosial menurut sudut pandang kriminologi yaitu kontrol sosial formal yang mencakup lembaga lembaga resmi seperti pemerintah, hukum, dan kepolisian. Hal ini pula yang menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Daerah Labuhanbatu Selatan Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Persfektif Kriminologi. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebaiknya diperbaiki asehingga pelaksanaan kewenangan aparatur sipil negara terhindar dari kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara. Sebaiknya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui persfektif kriminologi lebih diterapkan dalam kehidupan berbangsa danbernegara dimana baik masyarakat maupun pemerintah bersama-sama turut serta dalam melakukan upaya preventif maupun represif dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci : Pajak Bumi Bangunan, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pajak Bumi Bangunan, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	11 Sep 2024 03:51
Last Modified:	11 Sep 2024 03:51
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1058

Actions (login required)

View Item