PLANTATION ACTIVITIES IN PERMANENT PRODUCTION FORESTS WITHOUT A BUSINESS PERMIT: AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 604/PID.B/LH/2023/PN RHL

JULI HANDOKO, NPM 2202403156 (2025) PLANTATION ACTIVITIES IN PERMANENT PRODUCTION FORESTS WITHOUT A BUSINESS PERMIT: AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 604/PID.B/LH/2023/PN RHL. Tugas_Akhir (Artikel) Al- Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum (Sinta 4), 28 (1). pp. 1-14. ISSN 1410-9328 (p-ISSN) / 2614-0071 (e-ISSN)

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text JURNAL BAHASA INDONESIA.pdf Download (1MB)
	Text JURNAL BAHASA INGGRIS.pdf Download (428kB)

Abstract

This research aims to analyze Decision Number 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl regarding environmental crimes due to negligence in plantation activities within permanent production forest areas without a business permit. This normative legal research employs a statute approach and a case study. Data analysis uses a qualitative content analysis to describe the issues and answer the research objectives. The research results indicate that the prosecution of Defendant Turiono with alternative indictments in Decision Number 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl highlights the legal complexities of illegal plantations in permanent production forests. The first and second indictments were deemed inappropriate because they assessment. did not correspond to the facts and context of the case, particularly regarding the Defendant’s status as a wage labourer and the absence of mens rea. The Panel of Judges’ decision to apply Article 99 section (1) of Law Number 32 of 2009, with the element of negligence (culpa) and the principle of strict liability, was considered more appropriate, strengthening the protection of public interests and the prevention of environmental damage. This decision sets an important precedent by emphasizing the importance of considering the context and role of the perpetrator in environmental law enforcement, as well as its implications for preventing environmental crimes through permit verification and more systematic risk Keywords : Business Permit; Environmental Crime; Negligence; Permanent Production Forest; Plantation. ================================================================================================== Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TANPA IZIN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 604/PID.B/LH/2023/PN ROHIL). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kepastian hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sehingga jika Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Rohil yang Yono telah Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang mana telah pula menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih belum mencerminkan rasa keadilan. Keywords : Sanksi Pidana; Kegiatan Perkebunan; Kawasan Hutan; Izin Berusaha; dst.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Business Permit; Environmental Crime; Negligence; Permanent Production Forest; Plantation ======================================== : Sanksi Pidana; Kegiatan Perkebunan; Kawasan Hutan; Izin Berusaha; dst.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	03 Jun 2025 04:23
Last Modified:	03 Jun 2025 04:24
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1444

Actions (login required)

View Item