PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN: ANALISIS KRITIS MENGENAI WEWENANG DAN PENGARUHNYA ================================================================================================== JUDICIAL REVIEW OF PRETRIAL RULINGS: A CRITICAL ANALYSIS OF THEIR AUTHORITY AND INFLUENCE

SAHAT SIMAMORA, NPM 2302405157 (2025) PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN: ANALISIS KRITIS MENGENAI WEWENANG DAN PENGARUHNYA ================================================================================================== JUDICIAL REVIEW OF PRETRIAL RULINGS: A CRITICAL ANALYSIS OF THEIR AUTHORITY AND INFLUENCE. Tugas_Akhir (Artikel) SIGn Jurnal Hukum (Sinta 4), 6 (2). pp. 40-51. ISSN 2685 – 8606 (e-ISSN) / 2685 – 8614 (p-ISSN)

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text JURNAL BAHASA INDONESIA.pdf Download (559kB)
	Text JURNAL BAHASA INGGRIS.pdf Download (322kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hukum terkait pengajuan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings dan implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Materi hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan masalah dan mengatasi tujuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wewenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan adalah masalah hukum yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak secara eksplisit menetapkannya, ada dasar hukum yang memungkinkan Judicial Review tersebut dilakukan. Tersangka, Penasihat Hukum, dan Jaksa adalah subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan Judicial Review. Namun, penerapan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings masih menghadapi beberapa tantangan, terutama mengenai pemahaman publik dan aksesibilitas ke sistem peradilan. Putusan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya mempengaruhi nasib individu yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan teknis Judicial Review terhadap Pretrial Rulings, baik melalui penerbitan yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, atau reformasi hukum acara pidana. Reformasi prosedur pengajuan Judicial Review, yang mencakup penyederhanaan prosedur, mengintensifkan kampanye kesadaran publik, dan mengoptimalkan peran lembaga bantuan hukum, menjadi penting dalam meningkatkan akses ke keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kata kunci : Hukum Acara Pidana; Hak asasi manusia; Peninjauan Kembali; Praperadilan. ================================================================================================ This study aims to analyze the legal authority related to filing for Judicial Review against Pretrial Rulings and its implications for the enforcement of justice in Indonesia. The study employs a normative legal research method with a statute approach. The collected legal materials are then analyzed qualitatively to describe the issues and address the research objectives. The research findings indicate that the authority to file for Judicial Review against Pretrial Rulings is a complex legal issue. Although Law Number 8 of 1981 does not explicitly provide for it, there are legal grounds that allow for such Judicial Review to be pursued. Suspects, Legal Advisor, and Prosecutors are the legal subjects authorized to file for Judicial Review. However, implementing Judicial Review against Pretrial Rulings still faces several challenges, particularly concerning public understanding and accessibility to the justice system. The Decision of Judicial Review on Pretrial Rulings has broad implications, not only affecting the fate of the individuals involved in the case but also contributing significantly to the protection of human rights, legal certainty, and improving the quality of law enforcement in Indonesia. The Supreme Court has a crucial role in providing clear and comprehensive guidelines regarding the technical implementation of Judicial Review against Pretrial Rulings, whether through the issuance of jurisprudence, a Circular of the Supreme Court, or reform of criminal procedural law. Reforming the procedure for filing for Judicial Review, which includes simplifying the procedure, intensifying public awareness campaigns, and optimizing the role of legal aid institutions, becomes crucial in enhancing access to justice and the protection of human rights. Keywords : Criminal Procedure Law; Human Rights; Judicial Review; Pretrial.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Hukum Acara Pidana; Hak asasi manusia; Peninjauan Kembali; Praperadilan. =================================== Criminal Procedure Law; Human Rights; Judicial Review; Pretrial.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	03 Jun 2025 08:18
Last Modified:	03 Jun 2025 08:19
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1448

Actions (login required)

View Item