PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 73/PID. SUS-TPK/2018/PN.MDN)

TINTIN PRIATNI SIREGAR, NPM 2112100019 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 73/PID. SUS-TPK/2018/PN.MDN). Masters thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (978kB)
	Text BAB I.pdf Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Download (404kB)
	Text BAB III.pdf Download (641kB)
	Text BAB IV.pdf Download (333kB)
	Text BAB V.pdf Download (162kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (256kB)
	Text DOKUMENTASI.pdf Download (419kB)

Abstract

Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi polemik ketika kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintah dari objek yang harus diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Daerah dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dimohonkan terlebih dahulu proses pelaksanaan melalui Pengadilan TUN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan TUN Jo Perma No. 15 Tahun 2015. Secara tegas undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perihal dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban pidana atas permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, bagaimana keputusan PTUN dapat menghentikan penyelidikan, penyidikan dalam proses Peradilan Tipikor, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelahgunaan weweang dalam tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini hukum normatif, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana atas terhadap pengujian melalui peradilan administrasi juga inheren dengan asas ultimum remedium dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setalah sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak berdaya berdasarkan asas “lex posteriori derogate legi priori”, kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tindak pidana korupsi menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN berdasarkan UU PTUN dan Perma No. 15 Tahun 2015. Terlebih lagi, dengan adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Penegak Hukum harus membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara korupsi dan sehingga pertangungjawaban pidananya harus terlebih dahulu atas pengajuan permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan pejabat pemerintah kepada PTUN dapat untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan dalam proses Peradilan Tipikor, maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan TUN Jo Perma No. 15 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam hal putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. dan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan wewenangnya maka terbukalah pintu bagi aparatur penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana maupun ke ranah hukum lainnya. Sebagai saran mestinya bagi aparat penegak hukum seperti Jaksa, Advokat dan Hakim kiranya dapat untuk menjalankan aturan-aturan hukum dengan baik dan maksimal supaya sistem pembuktian dalam Peradilan TUN dan Tipikor dalam memeriksa dan memutus perkara dalam menyalahgunakan kewenangan dapat memberi kepastian hukum dengan adil. Kata Kunci : Penyalahgunaan, Wewenang, Pidana, Korupsi, PTUN ======================================================= The existence of Article 21 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has become a polemic when the authority held by investigators in conducting investigations in order to find out whether there has been abuse of authority committed by a suspect as a government official from an object that must first be tested in the State Administrative Court for alleged corruption committed by a Regional government official from acts of abuse of authority that can first be requested for the implementation process through the State Administrative Court as explained in Article 53 paragraph (2) of Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009 concerning the State Administrative Court in conjunction with Perma No. 15 of 2015. The law explicitly mandates the state administrative court as a judicial institution that has absolute competence to examine matters of alleged abuse of authority. The problem in this study is how criminal liability for the request for the existence or absence of abuse of authority in the PTUN decision can stop the investigation, the investigation in the Corruption Court process, and how the judge's considerations are in deciding cases of abuse of authority in corruption crimes. The method in this study is normative law, then the main data in this study is primary data. Data collection is done by means of library research. Data analysis of primary data is done by qualitative analysis. Then the results of this study, namely criminal liability for testing through administrative courts, are also inherent in the principle of ultimum remedium in the application of criminal law, where the existence of criminal sanction regulations must be placed and positioned as the last sanction after civil sanctions and administrative sanctions are ineffective based on the principle of "lex posteriori derogate legi priori", the authority to examine and decide on elements of abuse of authority due to position in corruption crimes becomes the absolute competence of the State Administrative Court based on the PTUN Law and Perma No. 15 of 2015. Moreover, with the existence of the Constitutional Court Decision Number: 25/PUU-XIV/2016 which states that Law Enforcers must prove that there is state loss in corruption cases and so that criminal liability must first be based on the submission of an application for the existence or absence of abuse of authority in the decision of government officials to the PTUN to stop the investigation, investigation in the Corruption Court process, then based on Law No. 30 of 2014 and Article 53 paragraph (2) of Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009 concerning the State Administrative Court in conjunction with Perma No. 15 of 2015 stated that in the case of a PTUN decision that has permanent legal force stating that there is no abuse of authority, then the official cannot be examined in the context of criminal, civil or administrative law. and if the PTUN judge in his decision states that the official is proven to have abused his authority, then the door is open for law enforcement officers to take him to the criminal realm or to other legal realms. As a suggestion, law enforcement officers such as prosecutors, advocates and judges should be able to implement legal regulations properly and optimally so that the evidentiary system in the TUN and Tipikor Courts in examining and deciding cases related to the element of abuse of authority can provide legal certainty fairly. Keywords: Abuse, Authority, Criminal, Corruption, PTUN

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Penyalahgunaan, Wewenang, Pidana, Korupsi, PTUN================Abuse, Authority, Criminal, Corruption, PTUN
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	13 Aug 2025 03:00
Last Modified:	13 Aug 2025 03:00
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1629

Actions (login required)

View Item