ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP)

HERLINA NASUTION, NPM 2102100152 (2025) ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (481kB)
	Text BAB I.pdf Download (96kB)
	Text BAB II.pdf Download (363kB)
	Text BAB III.pdf Download (170kB)
	Text BAB IV.pdf Download (280kB)
	Text BAB V.pdf Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang status Hukum Ijin Poligami jika ada paksaan dari suami dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan antara lain: pertama, Perkawinan yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dari suami, termasuk poligami dapat dibatalkan. Izin dari istri pertama adalah syarat mutlak untuk melakukan poligami yang sah secara hukum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan, termasuk poligami yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri pertama, adalah tidak sah secara hukum. Jika perkawinan ada unsur paksaan, pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri dan tanpa melalui permohonan pengadilan, maka dapat dikenai dengan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 dan 284 KUHP; kedua, Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberi izin Poligami berdasarkan fakta-fakta bahwa Termohon (isteri) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki pemohon (suami) yakni memenuhi kebutuhan Biologis 2 kali dalam sehari, namun isteri hanya menyanggupi sebanyak 3 kali dalam sepekan. Disamping itu, bahwa tidak adanya halangan perkawinan antara suami dengan calon isteri kedua karena hubungan sedarah ataupun sepersusuan, begitu juga dengan isteri tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan. Pemohon dalam perkawinan poligami sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon, dikarenakan pemohon bekerja sebagai wiraswasta, advokat serta petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulannya. Isteri tidak keberatan untuk Suami melakukan perkawinan kedua, sehingga memohon izin untuk poligami dengan calon isteri kedua, begitu juga dengan calon isteri kedua menyatakan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua pemohon. Terhadap harta Bersama antara pemohon dan termohon bahwa calon isteri kedua tidak akan menuntut dan atau menggugat harta Bersama tersebut. Sehingga dalam hal ini, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak izin Poligami yang diajukan oleh pemohon. Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim, Harta Bersama ================================================================================================= This study aims to examine the legal status of polygamy permits in cases of coercion from the husband and the judge's considerations in deciding polygamy permit applications based on Decision Number 1657/Pdt.G/2023/PA RAP. The type of research used is normative research with a qualitative approach. The research findings and discussion include: first, marriages entered into due to coercion from the husband, including polygamy, can be annulled. Permission from the first wife is an absolute requirement for legally valid polygamy according to Indonesian law. Marriages entered into due to coercion, including polygamy without the permission and consent of the first wife, are legally invalid. If a marriage involves coercion, the party who feels forced into the marriage can file for annulment with the Religious Court. A husband who practices polygamy without permission from his wife and without going through a court application, can be subject to criminal sanctions, as regulated in Articles 279 and 284 of the Criminal Code; second, The judge's consideration in deciding to grant permission for polygamy is based on the facts that the Respondent (wife) cannot carry out her obligations as desired by the applicant (husband) namely fulfilling biological needs 2 times a day, but the wife only agrees to 3 times a week. In addition, that there is no obstacle to marriage between the husband and the prospective second wife due to blood or milk relations, as well as with the wife there is no blood or milk relations. The applicant in a polygamous marriage is able to act fairly and is able to fulfill the living needs of the applicant's wives and children, because the applicant works as an entrepreneur, advocate and farmer who has an income of Rp. 40,000,000,- (forty million rupiah) per month. The wife does not object to her husband entering into a second marriage, and therefore requests permission for polygamy with the prospective second wife. The prospective second wife also states that she has no objection to becoming the applicant's second wife. Regarding the joint assets between the applicant and the respondent, the prospective second wife will not sue or challenge the joint assets. Therefore, in this case, there is no reason for the judge to reject the applicant's permission for polygamy. Keywords: Marriage, Polygamy, Judge's Consideration, Joint Property

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim, Harta Bersama=============Marriage, Polygamy, Judge's Consideration, Joint Property
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	27 Oct 2025 07:28
Last Modified:	27 Oct 2025 07:28
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1859

Actions (login required)

View Item