YOGI PRATAMA RITONGA, NPM 2102100038 (2025) ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG RUPIAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI PUTUSAN NO.376/PID.SUS/2023/PN.RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.
|
Text
COVER.pdf Download (444kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (168kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (165kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (125kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (136kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (46kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mudiono alias Lubis telah memenuhi unsur unsur Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu perbuatan memalsukan rupiah dan mengedarkannya. Hakim dalam putusan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, disertai analisis terhadap hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Analisis peneliti menunjukkan bahwa meskipun penerapan pasal dalam undang-undang sudah tepat, namun hukuman yang dijatuhkan masih jauh lebih ringan dibanding ancaman maksimal yang ditetapkan undang-undang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan uang di Indonesia lebih menekankan aspek kemanfaatan dan kondisi sosial pelaku dibanding efek jera. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pemalsuan uang, serta perlunya langkah preventif berupa edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian rupiah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemalsuan uang merupakan tindak pidana serius yang memerlukan penanganan hukum yang konsisten, serta perlu didukung dengan upaya pencegahan di masyarakat agar peredaran uang palsu tidak semakin meluas. Kata Kunci: Pemalsuan Uang, Putusan Hakim, Analisis Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemalsuan Uang, Putusan Hakim, Analisis Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Oct 2025 09:31 |
| Last Modified: | 31 Oct 2025 09:31 |
| URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1898 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
