ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOBA DILINGKUNGAN LAPAS KELAS II A RANTAUPRAPAT

SETIAWAN MAHENDRA, NPM 2102100056 (2025) ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOBA DILINGKUNGAN LAPAS KELAS II A RANTAUPRAPAT. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (383kB)
	Text BAB I.pdf Download (177kB)
	Text BAB II.pdf Download (286kB)
	Text BAB III.pdf Download (115kB)
	Text BAB IV.pdf Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)

Abstract

Peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak integritas sistem pemasyarakatan. Lapas seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, tetapi ketika petugas lapas terlibat dalam peredaran narkoba, hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi narapidana maupun masyarakat luas. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa analisis hukum administrasi terhadap sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkoba dilingkungan lapas kelas II A Rantauprapat bahwa Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenkan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku. Maka sanksi administrasi inilah yang memberikan efek jera kepada oknum petugas yang melakukan pelanggaran kode etik, serta Proses Penegakan Hukum Terhadap Petugas Lapas Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkoba di Lapas Kelas II A Rantauprapat bahwa penegakan hukum administrasi terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran narkoba harus dilakukan secara tegas dan transparan. Diperlukan sinergi antara sanksi administratif dan pidana, serta reformasi menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pengawasan petugas Lapas. Kata Kunci : Hukum Administrasi, Sanksi, Narkoba

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Administrasi, Sanksi, Narkoba
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	31 Oct 2025 09:37
Last Modified:	03 Nov 2025 02:16
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1900

Actions (login required)

View Item