ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN KESEDIAAN FARMASI OBAT KERAS STUDI PUTUSAN NOMOR 1164/PID.SUS/2023/PN RAP

RIFAI SIMBOLON, NPM 2102100087 (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN KESEDIAAN FARMASI OBAT KERAS STUDI PUTUSAN NOMOR 1164/PID.SUS/2023/PN RAP. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (609kB)
	Text BAB I.pdf Download (163kB)
	Text BAB II.pdf Download (194kB)
	Text BAB III ~1.pdf Download (45kB)
	Text BAB IV.pdf Download (333kB)
	Text BAB V.pdf Download (22kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB)

Abstract

Kesehatan yang diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial – yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien atau konsumen mendapatkan obat di Apotek tanpa menggunakan resep dokter. Hal ini dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola Apotek dalam menjalankan tugasnya Adanya Kasus tindak pidana tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras yang tidak memiliki izin berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap. Peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang dikaitkan dengan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras yang tidak memiliki izin. Berdasarkan Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, Tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi obat keras" Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana tertulis dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pidana maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Praktik Ilegal yang tidak memiliki izin Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang menyatakan terdakwa bersalah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; Pasal 145 ayat 2 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya Pada Pasal 145 ayat 3 menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian. saran yaitu bagi Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik kefarmasian illegal termasuk razia, penyitaan obat-obatan ilegal, dan penangkapan pelaku dan juga aktif melakukan penyuluhan hukum terhadap masnyarakat yang berkolaborasi dengan dinas Kesehatan terkait agar masyarakat mengetahui dampak buruknya bagi Kesehatan.Perlunya Adanya suatu regulasi Kembali terhadap undang-undng nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan agar lebih di perberat sanksi pidana pelaku tindak pidana bagi orang yang tidak memiliki izin dalam penyediaaan obat keras agar tercapainya efek jera dalam pemidanaan. Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Putusan Hakim, Tindak Pidana, Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	05 Nov 2025 04:47
Last Modified:	05 Nov 2025 04:47
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1920

Actions (login required)

View Item