KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN STUDI PUTUSAN (NO.151/Pdt.P/2024/PN.Rap)

PEBRIA SULFI HASIBUAN, NPM 2102100007 (2025) KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN STUDI PUTUSAN (NO.151/Pdt.P/2024/PN.Rap). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (461kB)
	Text BAB I.pdf Download (271kB)
	Text BAB II.pdf Download (342kB)
	Text BAB III.pdf Download (288kB)
	Text BAB IV.pdf Download (223kB)
	Text BAB V.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (460kB)

Abstract

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri (Cahyani, 2020). Dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak. Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya. Berkaitan dengan adanya jual beli sebidang tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya Dalam Putusan 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap. 1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penjualan tanah warisan yang terdapat anak dibawah umur 2.Bagaimana prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta yang terdapat anak di bawah umur dalam putusan 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap Jenis Penelitian ini digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan waktu penelitian dari bulan Desember 2024 sampai April 2025. Anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua itu tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan. Seringkali ditemukan di Pengadilan Negeri seorang wali mengajukan permohonannya ke Pengadilan bertujuan agar ditetapkan sebagai Wali dari anak di bawah umur. Hal ini disebabkan karena salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan untuk keperluan hak anak harus ada menetapkan Wali dari Pengadilan terlebih dahulu untuk kepentingan anak tersebut. Kekuasaan orang tua terhadap anak sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan memberikan penghidupan kepada anak (pasal 298 KUHPerdata), Setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga kewajiban ini akan berlaku terus meskipun perkawinan di antara kedua orang tuanya sudah putus. Kata Kunci : Wali Sah, Anak ,Warisan ================================================================================================== Marriage is the union of two people, brought together by God Almighty to become husband and wife (Cahyani, 2020). The bond of marriage inevitably produces offspring, namely children. A child has rights and responsibilities as a legal subject. These rights and responsibilities arise from before birth until birth, so the role of parents is crucial in various matters relating to their physical and spiritual well being. Regarding the sale and purchase of land by minors for the benefit of the child, this must be determined in accordance with prevailing laws. Furthermore, upon death, all legal rights and obligations are passed on. Wealth in the form of these objects, which are left behind by the deceased, is referred to as inheritance. Those entitled to inherit the inheritance are the testator's closest descendants or close family members who are still related by blood. One such group is children, who are the primary heirs entitled to inherit property from one or both parents, as stipulated in Decision 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap. 1. How is the legal review of the sale of inherited land containing minors 2. What are the application procedures and responsibilities of guardians in processing permits for the sale of assets containing minors in the decision 151 / pdt.p / 2024 / PN.p / Rap This type of research used is an empirical juridical method, with a research period from December 2024 to April 2025. Minors who have not reached the age of 17 or have never been married are under the authority of their parents, as long as the parental authority is not revoked based on a Court decision. It is often found in the District Court that a guardian submits an application to the Court with the aim of being appointed as Guardian of a minor. This is because one of the parents has died, and for the purposes of the child's rights, a Guardian must be appointed by the Court first for the benefit of the child. Parental authority over children has become the obligation of parents to provide education and provide a living for children (Article 298 of the Civil Code), Every child is obliged to respect their parents and obey their will as best as possible. Therefore, this obligation will continue even if the marriage between the parents has ended. Keywords: Legal Guardian, Child, Inheritance

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Wali Sah, Anak ,Warisan==============Legal Guardian, Child, Inheritance
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	11 Nov 2025 07:18
Last Modified:	11 Nov 2025 07:18
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1952

Actions (login required)

View Item