ANALISIS HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG OBJEKNYA MASIH TERDAPAT SENGKETA KEPERDATAAN (STUDY KASUS POLRES LABUHANBATU SELATAN)

ROMANSYAH, NPM 2102100052 (2025) ANALISIS HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG OBJEKNYA MASIH TERDAPAT SENGKETA KEPERDATAAN (STUDY KASUS POLRES LABUHANBATU SELATAN). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (645kB)
	Text BAB I.pdf Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Download (173kB)
	Text BAB III.pdf Download (16kB)
	Text BAB IV.pdf Download (518kB)
	Text BAB V.pdf Download (387kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (13kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Objeknya Masih Terdapat Sengketa Keperdataan (Study Kasus Polres Labuhanbatu Selatan). Penelitian ini berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatifdengan menggunakan metodologi Penelitian Normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Objeknya Masih Terdapat Sengketa Keperdataan secara hukum agar perkara tersebut dapat dilanjutkan ketahap Persidangan, maka jika terlapor merasa juga sebagai Pemilik, maka harus terlebih dahulu diselesaikan Keperdataannya hingga mendapatkan suatu Keputusan yang telah berkekuatan hukum Tetap hal mana tertuang dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi “Mempertangguhkan penuntutan untuk diputuskan terlebih dahulu oleh satu Mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara”; dan juga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak anya hak perdata itu”. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Pasal 81 KUHP

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Pencurian, Pasal 81 KUHP
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	27 Feb 2026 07:17
Last Modified:	27 Feb 2026 07:17
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2094

Actions (login required)

View Item