DONAL ADRIAN SIHOMBING, NPM 2312100006 (2025) ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS. Masters thesis, Universitas Labuhanbatu.
![[img]](http://repository.ulb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (401kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (349kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (365kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (435kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (400kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (351kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis serta Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika . Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat. Kedua, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bengkalis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, disparitas putusan narkotika di Pengadilan Negeri Bengkalis meliputi interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim terhadap pasal-pasal narkotika, faktor subjektivitas hakim dalam menilai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, perbedaan dalam penanganan kasus seperti jumlah dan jenis barang bukti, kesulitan dalam menerapkan rehabilitasi dan perannya dalam putusan, serta perbedaan tuntutan dari jaksa. Penentuan berat ringannya hukuman masih bersifat subjektif, dipengaruhi oleh kebebasan hakim, latar belakang terdakwa, serta sikap dan penyesalan terdakwa selama persidangan. Ketiga, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Lebih berfokus kepada besar atau kecil barang buktinya serta lebih mengarah kepada tujuan dari Penguasaan dari Narkotika tersebut apakah untuk diperdagangkan atau untuk dipakai selain itu pertimbangan hakim merujuk kepada Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia serta Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat; Kata kunci : Analisis Hukum, Disparita, Putusan Hakim, Penjatuhan Sanksi, Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Pengadilan Negeri Bengkalis ================================================= This study aims to determine how criminal sanctions are imposed on perpetrators of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, how sanctions are applied to perpetrators of narcotics abuse based on several decisions of the Bengkalis District Court and how judges consider them in deciding narcotics abuse cases. This study is normative. The results of the study indicate that first, criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse have been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The maximum and minimum limits provide judges with the freedom to impose sentences on perpetrators of narcotics abuse. The disparity in sentencing basically begins with the sanctions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, which opens up opportunities because there are minimum and maximum limits for sentencing, so that judges are free to move to get the sentence they think is appropriate. Second, The application of criminal sanctions against perpetrators of Narcotics Abuse based on several decisions at the Bengkalis District Court is based on factors revealed in the trial, disparities in narcotics decisions at the Bengkalis District Court include different legal interpretations by judges on narcotics articles, the judge's subjective factor in assessing the defendant's aggravating and mitigating circumstances, differences in case handling such as the number and type of evidence, difficulties in implementing rehabilitation and its role in the decision, and differences in demands from the prosecutor. The determination of the severity of the sentence is still subjective, influenced by the judge's freedom, the defendant's background, and the defendant's attitude and remorse during the trial. Third, the Judge's Consideration in deciding Narcotics Abuse Cases Focuses more on the size of the evidence and is more directed at the purpose of the Control of the Narcotics whether for trade or for use in addition to the judge's consideration referring to the Defendant's actions not supporting the government's program in eradicating Narcotics and threatening the young generation of Indonesia and the Defendant's actions causing unrest in society; Keywords: Legal Analysis, Disparity, Judge's Decision, Imposition of Sanctions, Criminal Procedure, Narcotics Abuse, Bengkalis District Court
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Analisis Hukum, Disparita, Putusan Hakim, Penjatuhan Sanksi, Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Pengadilan Negeri Bengkalis===============Legal Analysis, Disparity, Judge's Decision, Imposition of Sanctions, Criminal Procedure, Narcotics Abuse, Bengkalis District Court |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Apr 2026 03:55 |
| Last Modified: | 14 Apr 2026 03:55 |
| URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2122 |
Actions (login required)
 |
View Item |
