ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2025/PN RAP)

RINI MEYLANI NASUTION, NPM 2312100016 (2025) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2025/PN RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (301kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (331kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (260kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (167kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (91kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (196kB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia kerap terjadi melalui agen tidak resmi yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Modus operandi berupa pemalsuan dokumen, penipuan, hingga eksploitasi tenaga kerja maupun seksual menyebabkan korban kehilangan perlindungan hukum di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO, menelaah kepastian hukum bagi korban, serta mengkaji perlindungan hukum dalam praktik peradilan dengan studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Rap. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen tidak resmi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan pengadilan negeri menegaskan sanksi pidana bagi pelaku sekaligus menekankan perlunya perlindungan hak-hak korban melalui pemulihan dan jaminan kepastian hukum. Analisis juga menemukan kendala dalam implementasi hukum, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan faktor sosial-ekonomi masyarakat yang mendorong terjadinya TPPO. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana, Kepastian Hukum, Perlindungan Korban ========================================================================================== Human Trafficking involving Indonesian migrant workers frequently occurs through unofficial agents who exploit economic vulnerabilities within society. The modus operandi includes document forgery, fraud, and labor or sexual exploitation, which results in victims losing their legal protection in the destination country. This research aims to analyze the criminal liability of human trafficking perpetrators, examine legal certainty for victims, and assess legal protection in judicial practice through the case study of Decision Number 225/Pid.Sus/2025/PN Rap. The research employs a normative-empirical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that unofficial agents can be held criminally liable under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking and relevant provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). The district court decision imposes criminal sanctions on perpetrators and underscores the importance of protecting victims’ rights through recovery measures and legal certainty. The study also reveals obstacles in legal implementation, such as limited understanding among law enforcement officers and socio-economic factors that contribute to human trafficking practices. This research recommends strengthening regulations, improving the capacity of law enforcement officers, and developing more effective protection mechanisms for victims. Keywords: Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Criminal Liability, Legal Certainty, Victim Protection

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana, Kepastian Hukum, Perlindungan Korban=============Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Criminal Liability, Legal Certainty, Victim Protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited: 20 Apr 2026 02:45
Last Modified: 20 Apr 2026 02:45
URI: http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2129

Actions (login required)

View Item View Item