LEGAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE THROUGH GROOMING : A STUDY OF ROKAN HILIR DISTRICT COURT DECISION NUMBER 410/PID. SUS/2025/PN RHL ======================= ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DENGAN MEMBUJUK : STUDI PUTUSAN NOMOR 410/PID.SUS/2025/PN RHL

SOPHIAN PARBUE SIMAMORA, NPM 2202400106 (2026) LEGAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE THROUGH GROOMING : A STUDY OF ROKAN HILIR DISTRICT COURT DECISION NUMBER 410/PID. SUS/2025/PN RHL ======================= ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DENGAN MEMBUJUK : STUDI PUTUSAN NOMOR 410/PID.SUS/2025/PN RHL. Tugas_Akhir (Artikel) : SIGn Jurnal Hukum (Sinta 4), 8 (1). pp. 45-61. ISSN 2685-8606 (e-ISSN) / 2685 -8614 (p-ISSN)

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text Jurnal B.Indonesia.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB)
	Text Jurnal B.Inggris.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)

Abstract

The phenomenon of child sexual offenses disguised behind a romantic narrative or dating constitutes a serious challenge for law enforcement in Indonesia. The child’s consent is frequently misinterpreted as grounds for abolishing the penalty in such cases. This research aims to analyze the legal construction in Decision Number 410/Pid.Sus/2025/PN Rhl. The decision penalizes the perpetrator of child sexual intercourse although the Child Victim actively lied to their parents in order to meet the perpetrator. This research employs a normative legal research method through the statute and case approaches. This research examines the judicial interpretation regarding the grooming element and the application of the voortgezette handeling doctrine in sentencing. The analysis results indicate that the judge progressively constructed the promise of marriage as a form of deceit that paralyzes the child’s critical reasoning. Therefore, the given consent is deemed vitiated. However, this research also found a gap in substantive justice due to the absence of restitution imposed on the Defendant. This reflects the persisting strength of the retributive paradigm compared to the restorative paradigm within the juvenile criminal justice system. It is concluded that although a custodial sentence was imposed, the state failed to execute its constitutional obligation to comprehensively restore the rights of the victim. This research recommends a reform of the prosecution paradigm in which the Prosecutor and the Judge actively demand and adjudicate restitution ex officio. Furthermore, integrating a victim impact statement is essential to accurately assess the victim’s actual damages and achieve comprehensive justice. Keywords : Child Sexual Offenses; Grooming; Restitution; Victim Impact Statement; Voortgezette Handeling. =========================================================================================== Fenomena kejahatan seksual terhadap anak yang berlindung di balik narasi asmara atau "pacaran" menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Persetujuan anak sering disalahartikan sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Rhl. Putusan tersebut menghukum pelaku persetubuhan anak meskipun Anak Korban secara aktif berbohong kepada orang tuanya demi menemui pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membedah interpretasi hakim terhadap unsur "membujuk" dan penerapan doktrin perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dalam pemidanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim secara progresif mengonstruksikan janji menikahi sebagai bentuk tipu muslihat yang mematikan nalar kritis anak. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan anak dianggap cacat hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan keadilan substantif akibat absennya pembebanan restitusi kepada terdakwa. Hal ini mencerminkan masih kuatnya paradigma retributif dibandingkan restoratif dalam peradilan pidana anak. Disimpulkan bahwa meskipun pemidanaan badan telah dijatuhkan, negara gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memulihkan hak korban secara utuh. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi paradigma penuntutan di mana Jaksa dan Hakim secara ex officio aktif menuntut dan memutus restitusi. Selain itu, integrasi pernyataan dampak korban juga penting untuk mengukur kerugian riil korban demi mewujudkan keadilan yang komprehensif. Kata Kunci : Kejahatan Seksual Anak; Membujuk; Perbuatan Berlanjut; Pernyataan Dampak Korban; Restitusi.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Child Sexual Offenses; Grooming; Restitution; Victim Impact Statement; Voortgezette Handeling. =========================== Kejahatan Seksual Anak; Membujuk; Perbuatan Berlanjut; Pernyataan Dampak Korban; Restitusi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	12 May 2026 03:26
Last Modified:	20 May 2026 07:37
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2277

Actions (login required)

View Item