KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE

WELFRIEDE SIREGAR, NPM 2302403207 (2026) KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE. Tugas_Akhir(Artikel) SIGn Jurnal Hukum, 6 (1). pp. 603-609. ISSN 2685-8606 (e-ISSN) 2685-8614 (p-ISSN)

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ARTIKEL B.INGGRIS.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text ARTIKEL B.INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only Download (995kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan modern, yang semakin banyak dilakukan melalui media elektronik dan meninggalkan jejak digital. Kondisi ini menuntut penyesuaian terhadap sistem pembuktian pidana, khususnya terkait alat bukti elektronik. KUHAP sebagai hukum acara pidana utama di Indonesia belum mengatur secara spesifik keberadaan alat bukti elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam praktik penyidikan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai aturan lex specialis yang memberikan legitimasi penuh terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan alat bukti surat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan oleh kepolisian melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHAP, UU ITE, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki posisi strategis dalam mengungkap tindak pidana, terutama kejahatan berbasis digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis, validitas data, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan penafsiran antarpenegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan penguatan infrastruktur digital forensik agar pemanfaatan alat bukti elektronik dapat lebih efektif dan akuntabel dalam proses pembuktian pidana. Keywords: Uu Ite; Kuhap; Pidana Khusus =================================================================================================== The development of information technology has brought significant changes to modern crime patterns, which are increasingly committed through electronic media and leave digital traces.This situation demands adjustments to the criminal evidence system, particularly regarding electronic evidence.The Criminal Procedure Code (KUHAP), as the main criminal procedure law in Indonesia, does not specifically regulate the existence of electronic evidence, thus creating a normative vacuum in investigative practice.However, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is present as a lex specialis regulation that fully legitimizes electronic information and/or electronic documents as valid legal evidence and has the same evidentiary force as written evidence.This article aims to analyze the position of electronic evidence in the police investigation process through a normative juridical approach by examining the Criminal Procedure Code, the UU ITE, and law enforcement practices in the field.The results of the study indicate that electronic evidence plays a strategic role in uncovering crimes, especially digital-based crimes. However, its implementation still faces technical obstacles, data validity, limited human resources, and differences in interpretation among law enforcement agencies. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, increase the capacity of investigators, and strengthen digital forensic infrastructure so that the use of electronic evidence can be more effective and accountable in the criminal evidence process. Keywords: UU Ite; Kuhap And Special Crimes

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Uu Ite; Kuhap; Pidana Khusus==============UU Ite; Kuhap And Special Crimes
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	18 May 2026 02:22
Last Modified:	18 May 2026 02:22
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2316

Actions (login required)

View Item