TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA PROYEK YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR PERKARA 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN

Romaulina Esmeralda Br Parapat, NPM 1902100089 (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA PROYEK YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR PERKARA 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (371kB)
	Text BAB II.pdf Download (442kB)
	Text BAB III.pdf Download (189kB)
	Text BAB IV.pdf Download (201kB)
	Text BAB V.pdf Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB)
	Text PLAGIAT.pdf Download (846kB)

Abstract

Praktik korupsi, tampaknya sudah membudaya dan bukan semata-mata milik kalangan bawah dan saja tetapi juga didalam pemerintahan. Berkaitan dengan persoalan ini, secara hierarki, korupsi dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi tingkat kelurahan, kabupaten/kotamadya hingga tingkat provinsi. Institusi pendidikan, kesehatan, behkan keagamaan pun tidak luput dari tudingan melakukan praktik tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau disebut extra ordinary crime yang dapat merusak perekonomian Negara. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normative, yang mencari data melalui buku-buku, majalah, Koran dan putusan Pengadilan serta peraturan perundang-undangan serta literature lain yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis Perkara Nomor. 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Terdakwa PH didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam perkara d Nomor. 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN. terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah dan juga uang sejumlah 218 ribu dollar Singappura atau kalau di rupiahkan sekitar 12milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah, sebagai hadiah lelang tender dari pengusaha. Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan tambahan tersebut adalah pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan hasil korupsinya kepada Negara. tidak membayar Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi dengan memberikan proyek-proyek pekerjaan kepada koleganya terdakwa diwajibkan membayarkan uang pengganti seluruhnya Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar 218.000 dollar Singapura (dua ratus delapan belas ribu dollar Singapura) dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita jaksa guna untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Dana Proyek, Pemerintah Daerah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Dana Proyek, Pemerintah Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	24 Aug 2023 04:51
Last Modified:	24 Aug 2023 04:54
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/232

Actions (login required)

View Item