ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (STUDI PUTUSAN NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)

ROYAL GULTOM, NPM 2102100059 (2025) ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (STUDI PUTUSAN NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

[img] Text
COVER.pdf

Download (613kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (516kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (492kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (310kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (254kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (11kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (110kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa MJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan tersebut menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim antara lain berkaitan dengan peran terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dan keadaan bahwa terdakwa tidak menikmati seluruh keuntungan tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang jelas, logis, sistematis, dan bersifat kasuistis dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim ============================================================= This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in imposing a sentence for corruption in the procurement of goods and services and to examine factors related to the handling of the case. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The research data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed descriptively through deductive and inductive approaches. The results show that the defendant, MJ, was legally and convincingly proven guilty of committing corruption jointly as stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) number 1 of the Indonesian Criminal Code. The panel of judges imposed a sentence of 2 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 100,000,000, with a provision that if the fine was not paid, it would be replaced by 1 month of imprisonment. The decision imposed a sentence below the specific minimum penalty stipulated in Article 3 of the Anti-Corruption Law. The judicial considerations included the defendant’s role as not being the main perpetrator and the fact that the defendant did not fully benefit from the proceeds of the criminal act. This study demonstrates the importance of clear, logical, systematic, and case specific judicial reasoning when imposing a sentence below the statutory specific minimum penalty. Keywords: Corruption Crime, Procurement of Goods and Services, Judge’s Decision, Judicial Consideration

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim==============Corruption Crime, Procurement of Goods and Services, Judge’s Decision, Judicial Consideration
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited: 22 Sep 2026 03:16
Last Modified: 22 Sep 2026 03:16
URI: http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2848

Actions (login required)

View Item View Item