UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT)

WIRA IRIANDA PRANATA, NPM 2202100125 (2026) UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (757kB)
	Text BAB I.pdf Download (319kB)
	Text BAB II.pdf Download (580kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text BAB V.pdf Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (310kB)

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan serta menganalisis efektivitas pembatasan minimal usia perkawinan berdasarkan studi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dan staf Kantor Urusan Agama Rantau Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin secara selektif sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan data Pengadilan Agama Rantauprapat, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan dari 27 perkara pada tahun 2023 menjadi 18 perkara pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 12 perkara pada tahun 2025. Selain itu, hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Rantau Selatan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi, termasuk ketentuan batas usia atau adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembatasan minimal usia perkawinan telah memberikan pengaruh terhadap menurunnya praktik pernikahan dini. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, kondisi ekonomi, serta kehamilan di luar nikah yang masih menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Batas Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Rantauprapat, Kantor Urusan Agama Rantau Selatan ==================================================================================================== Early marriage remains one of the major issues in Indonesian marriage law despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum legal age for marriage at 19 years for both men and women. This study aims to examine efforts to prevent early marriage from the perspective of marriage law and to analyze the effectiveness of the minimum marriage age policy based on a study conducted at the Rantauprapat Religious Court and the Rantau Selatan Office of Religious Affairs (KUA). This research employed an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were collected through literature studies, documentation, and interviews with the Chairperson of the Rantauprapat Religious Court and staff of the Rantau Selatan Office of Religious Affairs (KUA). The findings indicate that early marriage prevention is carried out through both preventive and repressive approaches. Preventive efforts include public legal education, community outreach programs, the use of social media as an educational platform, and collaboration with the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), the Health Office, and other related institutions. Meanwhile, the repressive approach is implemented through a selective examination of marriage dispensation applications in accordance with Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Data from the Rantauprapat Religious Court show that applications for marriage dispensation decreased from 27 cases in 2023 to 18 cases in 2024 and further declined to 12 cases in 2025. In addition, interviews with staff of the Rantau Selatan Office of Religious Affairs revealed that marriage registration can only be carried out after all legal requirements have been fulfilled, including compliance with the minimum marriage age or the existence of a marriage dispensation granted by the Religious Court. These findings indicate that the implementation of the minimum marriage age policy has contributed to reducing the incidence of early marriage. However, its effectiveness is still influenced by low public legal awareness, cultural factors, economic conditions, and premarital pregnancy, which remain the primary reasons for submitting marriage dispensation applications. Keywords: Early Marriage, Marriage Dispensation, Minimum Marriage Age, Rantauprapat Religious Court, South Rantau Office of Religious Affairs (KUA Rantau Selatan)

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Batas Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Rantauprapat, Kantor Urusan Agama Rantau Selatan===============Early Marriage, Marriage Dispensation, Minimum Marriage Age, Rantauprapat Religious Court, South Rantau Office of Religious Affairs (KUA Rantau Selatan)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	30 Sep 2026 08:19
Last Modified:	30 Sep 2026 08:19
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2895

Actions (login required)

View Item