PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN GRATIFIKASI YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Suwito, NPM 2112100015 (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN GRATIFIKASI YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER,PENGESAHAN,PERNYATAAN,PENGANTAR .pdf Download (693kB)
	Text BAB I.pdf Download (706kB)
	Text BAB II.pdf Download (494kB)
	Text BAB III.pdf Download (263kB)
	Text BAB IV.pdf Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Download (105kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (111kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan pemerintah dalam membangun Desa, pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelolah keuangan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran, dari pengelolaan keuangan ini berakibat timbul perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh Penjabat kepala Desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehinga menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh Penjabat Kepala Desa, dan bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap penjabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi akibat perbuatan gratifikasi, serta bagaimana kebijakan hukum yang tepat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka medote penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode wawancara sebagai data skunder, adapun dari hasil penelitian ini yaitu; ditemukan beberapa konstruksi hukum dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korupsi yang diatur secara khusus oleh UU No. 20 Tahun 2001 dan landasan operasional pengawasannnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,kemudian dengan perjanjian kerjasama antara Menteri dalam negeri No: 119-49 Tahun 2018 dan Kejaksaan No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian No. B/9/II/2018 serta nota kesepahaman antara Menteri dalam negeri No.100.4.7/437/SJ dengan Kejaksaan No. 1 Tahun 2023 serta Kepolisian No. NK/I/I/2023 terhadap pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah. agar tidak melakukan perbuatan gratifikasi dan bentuk penegakan hukum atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi di kabupaten Labuhanbatu Selatan berbentuk pencegahan (preventif) bukan penindakan (repreship) dengan sanksi administratif dan tuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan mengembalikan kerugian tersebut, kemudian sanksi administrasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara pidana jika sanksi administrasi tersebut tidak diselesaikan, sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara jika terbukti melakukan tindak pidana itu, kemudian sanksi hukuman disiplin berat ini telah diberikan pada 3 (tiga) mantan Penjabat Kepala Desa karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi, berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 dan PP No. 9 Tahun 2003 maka seharusnya kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur dan mengawasi kinerja pegawai negeri sipil yang ada diwilayah hukum kabupaten labuhanbatu Selatan khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai penjabat kepala Desa, kesimpulan penelitian ini adalah penjabat kepala desa yang melakukan gratifikasi dapat termasuk kategori sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, sebagai saran agar kiranya penjabat kepala desa dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan agar cita-cita pembangunan Desa dapat tercapai dengan maksimal. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Gartifikasi, Korupsi, Penjabat, Desa.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, Pidana, Gartifikasi, Korupsi, Penjabat, Desa.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	27 Sep 2023 03:31
Last Modified:	27 Sep 2023 03:31
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/302

Actions (login required)

View Item