GRATIFIKASI FASILITAS TIKET DAN AKOMODASI OLEH EKS WAKIL KETUA KPK LILI PINTAULI DITINJAU UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Brian Rommy Sitorus, NPM 1902400109 (2023) GRATIFIKASI FASILITAS TIKET DAN AKOMODASI OLEH EKS WAKIL KETUA KPK LILI PINTAULI DITINJAU UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Tugas_ Akhir (Artikel). pp. 1-13.

	Text Cover.pdf Download (12MB)
	Text Jurnal Brian Rommy Sitorus.pdf Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Serta mengetahui serta menganalisis tentang gratifikasi dapat tergolong tindak pidana korupsi suap. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Selain itu, gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut. Kata Kunci : Gratifikasi, Fasilitas, Komisi Pemberantasan Korupsi

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Gratifikasi, Fasilitas, Komisi Pemberantasan Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	24 Oct 2023 09:05
Last Modified:	25 Oct 2023 02:52
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/387

Actions (login required)

View Item