IMPLIKASI HUKUM TERBITNYA SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI YANG BERCERAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

AHMAD SUGENG RIADI, NPM 2312100002 (2025) IMPLIKASI HUKUM TERBITNYA SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI YANG BERCERAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. Masters thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (12MB)
	Text BAB I.pdf Download (622kB)
	Text BAB II.pdf Download (754kB)
	Text BAB III.pdf Download (786kB)
	Text BAB IV.pdf Download (574kB)
	Text BAB V.pdf Download (370kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (583kB)

Abstract

Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan kebijakan administrative yang bertujuan memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam praktik pernikahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dari surat edaran tersebut, mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi dampak sosialnya terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doctrinal, yang diperkuat dengan analisis empiris melalui studi kasus di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normative, posisi hukum surat edaran ini lemah dalam hierarki pertauran perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kewenangan penghulu menolak pencatatan nikah. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hak konstitusional warga Negara untuk menikah, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dari sisi sosial, implementasi surat edaran ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai serta koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi, harmonisasi dengan peraturan peradilan agama, serta sosialisasi intensif kepada aparat pelaksana dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan tegaknya prinsip keadilan. Kata Kunci : Surat Edaran Kemenag, Masa Iddah, Pernikahan, Implikasi Hukum, Hak Konstitutional, Hukum Islam =========================================================================== The Circular Letter of the Ministry of Religius Affairs No. 2 of 2022 concerning the Marriage of a Husband During the Iddah period of His Former Wife is an administrative policy aimed at strengthening the implementation of legal basis of the circular, examine its legal implications on case proceedings in the Religious Courts, and identify its social impact on society. The research uses a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, supported by empirical analysis through case studies at several Offices of Religius Affairs (KUA). The findings show that normatively, the legal position of the circular letter is weak within the hierarchy of legislation, leading to legal uncertainty, particularly regarding the author of marriage registrars to reject marriage registration. Furthermore, the policy potentially conflicts with the constitutional right to mary as guaranteed by the 1945 Constitution. Socially, its implementation may cause public unrest if not accompanied by adequate understanding and effective inter-agency coordination. Therefore, reinforcement through higher-level regulations, harmonization with regilious court rules, and intenaive dissemination to implementing officials and the public are necessary to ansur the protection of womwn’s rights and the upholding of justice. Keywords : Circular Letter Ministry Of Religion, Iddah Period, Marriage, Implications Law, Rights Constitutionsl, Islamis La

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Surat Edaran Kemenag, Masa Iddah, Pernikahan, Implikasi Hukum, Hak Konstitutional, Hukum Islam===============Circular Letter Ministry Of Religion, Iddah Period, Marriage, Implications Law, Rights Constitutionsl, Islamis La
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	15 Sep 2025 04:24
Last Modified:	15 Sep 2025 04:24
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1683

Actions (login required)

View Item