ANALISIS HUKUM IMPLENTASI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN MENDAPATKAN PEMBINAAN KERJA KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

MUHAMMAD ZULHAM SITORUS, NPM 2102100057 (2025) ANALISIS HUKUM IMPLENTASI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN MENDAPATKAN PEMBINAAN KERJA KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (643kB)
	Text BAB II.pdf Download (680kB)
	Text BAB III.pdf Download (443kB)
	Text BAB IV.pdf Download (588kB)
	Text BAB V.pdf Download (316kB)
	Text LAMPIRAN DOKUMENTASI.pdf Download (721kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (653kB)

Abstract

Warga binaan sebagai bagian dari masyarakat tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Penelitian ini mengkaji bagaimana hak-hak tersebut diwujudkan dalam praktik di LAPAS, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Pembinaan kerja kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam program pembinaan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi hak hak tersebut, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, dan hambatan birokrasi. Namun, upaya pembinaan yang dilakukan LAPAS juga patut diapresiasi, seperti pelatihan keterampilan kerja dan kegiatan keagamaan bertujuan untuk mrningkatkan kualitas hidup warga binaan. Pembinaan kerja kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam program pembinaan dilembaga pemasyarakatan. Hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab setelah menjalani masa pidana. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kerja Kemandirian

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Hak Asasi Manusia, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kerja Kemandirian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	23 Oct 2025 02:25
Last Modified:	23 Oct 2025 02:25
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1846

Actions (login required)

View Item