MUHAMMAD AZRIEL RAMBE, NPM 2102100202 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA LAHAN DALAM TRANSAKSI MENYEWA LAHAN. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.
|
Text
COVER.pdf Download (947kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (556kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (589kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (486kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (557kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (362kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (491kB) |
Abstract
Latar belakang penelitian ini didasari oleh seringnya terjadi wanprestasi dari pemilik lahan terhadap penyewa, serta risiko hukum yang dihadapi pemilik lahan ketika menjual lahan yang masih dalam masa sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penyewa dan pemilik lahan, perlindungan hukum yang tersedia bagi penyewa, ketentuan hukum terkait jual beli lahan yang masih dalam masa sewa, risiko hukum bagi pemilik lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan peran lembaga hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggalih dan menguraikan perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlidungan hukum terhadap penyewa lahan sangat penting untuk mengantisipasi wanprestasi dari pemilik lahan. Hak dan kewajiban penyewa dan pemilik lahan harus diatur secara jelas dalam perjanjian sewa menyewa agar hak penyewa lahan terlindungi dan kewajiban pemilik lahan terpenuhi. Dalam transaksi jual beli lahan yang masih terikat perjanjian sewa, pemilik lahan menghadapi risiko hukum yang signifikan. Hak sewa yang melekat pada lahan tetap berlaku, walaupun terjadi jual beli, sehingga pemilik lahan harus memperhatikan ketentuan hukum dan menghargai hak-hak penyewa lahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan litigasi, dengan peran aktif pemerintah dan lembaga hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan penyelesaian sengketa berjalan efektif dan juga adil. Penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis dan mengatur hak serta kewajiban secara rinci, dan perlunya sosialisasi dan penguatan peran lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa agar perlindungan hukum terhadap penyewa dan pemilik lahan dapat terwujud secara optimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Menyewa Lahan, Transaksi Jual Beli
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Menyewa Lahan, Transaksi Jual Beli |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 02:17 |
| Last Modified: | 27 Oct 2025 02:17 |
| URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1852 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
