ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG DI DALAM NEGERI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 661/PID.SUS/2024/PN RAP)

BUDI HARTOYO, NPM 2102100077 (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG DI DALAM NEGERI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 661/PID.SUS/2024/PN RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (359kB)
	Text BAB I.pdf Download (241kB)
	Text BAB II.pdf Download (385kB)
	Text BAB III.pdf Download (240kB)
	Text BAB IV.pdf Download (364kB)
	Text BAB V.pdf Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB)

Abstract

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN).Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar SNI Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara, dan Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP) yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Barang, SNI

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Putusan Hakim, Tindak Pidana, Barang, SNI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	03 Nov 2025 03:52
Last Modified:	03 Nov 2025 03:52
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1906

Actions (login required)

View Item