ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBATALAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PADA KANTOR NOTARIS/PPAT JOHNNY AGAPE LUMBAN TOBING, SH)

Hardi Pradinata Pasaribu, NPM 1902100044 (2023) ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBATALAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI PADA KANTOR NOTARIS/PPAT JOHNNY AGAPE LUMBAN TOBING, SH). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

[img] Text
COVER.pdf

Download (576kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (179kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (179kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (350kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (184kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (184kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (486kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (89kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (281kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (4MB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang sehingga dapat membantu masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Kewenangan Notaris secara yuridis menyatakan bahwa notaris berhak membuat akta pembatalan. Pembatalan akta terjadi apabila syarat secara subjektif tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan, dan sebaliknya jika syarat secara objektif tidak terpenuhi maka akta tersebut akan mengalami batal demi hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Kewenangan Notaris dalam hal pembatalan akta para pihak berdasarkan Undang–Undang Jabatan Notaris, 2). Apa saja yang menjadi hambatan dan solusi oleh Notaris dalam hal pembuatan akta pembatalan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan metode Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitiannya adalah:1) Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan pembuatan akta pembatalan secara yuridis berdasarkan Undang –U ndang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2). Hambatan dalam pembuatan akta diakibatkan karena para pihak masih bersifat tidak jujur dan adanya kekhawatiran dari Notaris pada saat pembuatan akta pembatalan , maka notaris memberikan solusi kepada para pihak agar bersifat secara terbuka tentang syarat keabsahan dalam pembuatan akta sehingga tidak menjadi kendala dalam pembuatan akta. Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Pembatalan, Akta.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Notaris, Pembatalan, Akta.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited: 02 Aug 2023 08:58
Last Modified: 02 Aug 2023 08:58
URI: http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/206

Actions (login required)

View Item View Item