ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu)

RICKY LETARE NAPITUPULU, NPM 2102100098 (2025) ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (530kB)
	Text BAB I.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Download (505kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB V.pdf Download (305kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realita tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu serta pembuktian unsur pasal dan pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, didukung oleh data sekunder berupa berkas perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengalami peningkatan tren dari tahun 2022 hingga 2024 yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, serta lingkungan sosial. Pembuktian unsur pasal oleh JPU terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP jo. UU SPPA) dilakukan melalui alat bukti saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa anak. Dalam merumuskan tuntutan, JPU mengombinasikan pertimbangan yuridis objektif (terpenuhinya unsur-unsur delik dan ketiadaan alasan pemaaf/pembenar) dan pertimbangan yuridis subjektif (sikap kooperatif, penyesalan anak, status belum pernah dihukum, serta asas perlindungan anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir / ultimum remedium). Meskipun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dan diversi masih menghadapi kendala di lapangan akibat belum adanya kesepakatan dari pihak korban Kata Kunci: Tuntutan Jaksa, Pencurian dengan Pemberatan, Anak di Bawah Umur, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ====================================================================================== This study aims to analyze the reality of aggravated theft committed by minors within the jurisdiction of the Labuhanbatu District Prosecutor's Office, as well as the proof of statutory elements and the legal considerations of the Public Prosecutor in formulating criminal demands under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The research methodology employed is normative juridical legal research with a library research and case study approach, supported by secondary data from juvenile criminal case files at the Labuhanbatu District Prosecutor's Office. The findings indicate an increasing trend in juvenile theft cases from 2022 to 2024 at the Labuhanbatu District Prosecutor's Office, driven by economic conditions, lack of parental supervision, and social environmental influences. The Public Prosecutor successfully proved the statutory elements of aggravated theft (Article 363 paragraph (1) 3rd and 5th of the Criminal Code in conjunction with UU SPPA) through witness testimonies, physical evidence, and the juvenile defendant's statements. In determining the prosecution demand, the Public Prosecutor integrated objective legal considerations (fulfillment of criminal elements and absence of justification or excuse) with subjective considerations (cooperative attitude, remorse, clean prior record, child protection principles, and imprisonment as a last resort / ultimum remedium). Nevertheless, the implementation of restorative justice and diversion in practice still encounters challenges due to the absence of mutual agreement from the victim. Keywords: Prosecutor's Demand, Aggravated Theft, Minors, Juvenile Criminal Justice System, Labuhanbatu District Prosecutor's Office

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tuntutan Jaksa, Pencurian dengan Pemberatan, Anak di Bawah Umur, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu==============Prosecutor's Demand, Aggravated Theft, Minors, Juvenile Criminal Justice System, Labuhanbatu District Prosecutor's Office
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	22 Sep 2026 03:31
Last Modified:	22 Sep 2026 03:31
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2850

Actions (login required)

View Item