ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR. 389/PID.SUS/2023/PN RAP)

ALDI REZA SYAHPUTRA, NPM 2002100061 (2024) ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR. 389/PID.SUS/2023/PN RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (519kB)
	Text BAB I.pdf Download (219kB)
	Text BAB II.pdf Download (255kB)
	Text BAB III.pdf Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Download (305kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)

Abstract

Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresakan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang atau yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatnya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Adapun jenis penelitian dari penelitian penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode kesimpulan yang bersifat deduktif”. Hasil penelitian dapat diketahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusan nya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan kan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah khususnya dalam pemberantasan uang palsu sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Kata Kunci : Yuridis, Tindak Pidana, Pemalsuan, Uang

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Yuridis, Tindak Pidana, Pemalsuan, Uang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	18 Sep 2024 08:32
Last Modified:	18 Sep 2024 08:32
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1117

Actions (login required)

View Item