ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr)

MIDIANSYAH SILITONGA, NPM 2102100016 (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

[img] Text
COVER FULL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (378kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Download (617kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Download (243kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Download (705kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (231kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (232kB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pertanggung jawaban Pidana atas tindak pidana ilegal loging yang di atur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan kerusakan Hutan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal loging di pengadilan negri Pekanbaru berdasarkan putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr. Dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging setelah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana illegal loging dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa tetap ditahan dengan disertai barang bukti yang sudah ada.Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan liar (Illegal Logging) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan lindung serta hutan non-lindung beresiko terkena deforestasi karena minimnya kepastian hukum yang melindungi hutan-hutan tersebut akibat banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai usaha-usaha di atas wilayah hutan bertentangan antar satu sama lain. Maka dari itu, sangat diperlukan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terutama dalam perihal kehutanan. Kata Kunci : Tindak Pidana Ilegal Logging, Undang-undang No.18 Tahun 2013, Putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr ================================================================================================== The study aims to determine the Criminal Liability for the crime of illegal logging as regulated in Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Damage and the Consideration of the Panel of Judges in passing a verdict on the crime of illegal logging in the Pekanbaru District Court based on decision No. 748 / Pid.B / LH / 2024 / PN Pbr. By using the research method used is normative juridical. The normative research method is also known as doctrinal research, namely a study that analyzes the law both written in books and laws decided by judges through the court process. With the results of the study of Criminal liability for perpetrators of illegal logging trade crimes after being proven and determined as suspects of illegal logging crimes with a prison sentence of 9 (nine) months and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 1 (one) month, the period of arrest and detention that has been served is deducted entirely from the sentence imposed and the defendants remain detained accompanied by existing evidence. Law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes is regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Protected forests and non protected forests are at risk of deforestation due to the lack of legal certainty that protects these forests due to the many laws that regulate efforts above forest areas that conflict with each other. Therefore, synchronization between laws and regulations is very necessary, especially in matters of forestry. Keywords: Illegal Logging Crime, Law No. 18 of 2013, Decision No. 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Ilegal Logging, Undang-undang No.18 Tahun 2013, Putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr==============Illegal Logging Crime, Law No. 18 of 2013, Decision No. 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited: 29 Sep 2025 07:07
Last Modified: 29 Sep 2025 07:07
URI: http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1734

Actions (login required)

View Item View Item
ulb is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.