ANALISIS YURIDIS KETERANGAN AHLI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Kasus Nomor :41/Pid.Sus-Tpk/2024/PN MDN)

AMIRUDDIN SIREGAR, NPM 2102100004 (2025) ANALISIS YURIDIS KETERANGAN AHLI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Kasus Nomor :41/Pid.Sus-Tpk/2024/PN MDN). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (490kB)
	Text BAB II.pdf Download (519kB)
	Text BAB III.pdf Download (354kB)
	Text BAB IV.pdf Download (612kB)
	Text BAB V.pdf Download (233kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (346kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keterangan ahli dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.Sus TPK/2024/PN Medan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana peran keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta kendala hukum yang dihadapi dalam penggunaannya sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli memiliki peran penting dalam memperjelas aspek teknis yang tidak dapat dipahami oleh aparat penegak hukum, khususnya terkait validitas dokumen teknis dan kewajaran biaya dalam proyek konstruksi. Keterangan ahli sering dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum. Namun demikian, terdapat kendala dalam praktik, seperti perbedaan penafsiran dengan auditor negara, masalah independensi ahli, kurangnya mekanisme uji silang, serta potensi penyalahgunaan pendapat ahli. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran keterangan ahli memerlukan penguatan regulasi, transparansi pemilihan ahli, dan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, keterangan ahli dapat benar-benar berfungsi sebagai alat bukti yang objektif, independen, dan akuntabel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor infrastruktur kesehatan. Kata Kunci: Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Yuridis Normatif, Putusan Pengadilan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Yuridis Normatif, Putusan Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	30 Sep 2025 02:52
Last Modified:	30 Sep 2025 02:52
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1742

Actions (login required)

View Item