ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 805/PID.B/2025/PN.RAP)

INDRI TIYA SAFITRI, NPM 2202100035 (2026) ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 805/PID.B/2025/PN.RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (521kB)
	Text BAB II.pdf Download (609kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text BAB V.pdf Download (377kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (276kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 805/Pid.B/2025/PN.RAP dalam perspektif kriminologi. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan, di mana barang yang semula berada dalam penguasaan secara sah kemudian dimiliki secara melawan hukum oleh pelaku. Fenomena penggelapan sepeda motor di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat dan kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut telah mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Namun demikian, pertimbangan hakim cenderung bersifat normatif dan lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal, tanpa menguraikan secara mendalam faktor-faktor kriminologis seperti latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan motif pelaku. Padahal, pendekatan kriminologi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penyebab terjadinya kejahatan serta untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kriminologis yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang lebih berkeadilan dan berkemanfaatan. Kata kunci: Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Kriminologi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Kriminologi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	22 Jul 2026 07:42
Last Modified:	22 Jul 2026 07:42
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2602

Actions (login required)

View Item