ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/PDT.P/2024/PN. RAP)

ANITA SARI SILABAN, NPM 2102100027 (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/PDT.P/2024/PN. RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (333kB)
	Text BAB I.pdf Download (231kB)
	Text BAB II.pdf Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB)

Abstract

Anak sebagai subjek hukum belum memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal melakukan transaksi atas harta warisan. Ketentuan hukum memerlukan adanya penetapan perwalian oleh hakim, terutama ketika orang tua atau wali berniat menjual atau mengagunkan harta peninggalan anak di bawah umur, guna melindungi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) prosedur pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua dalam rangka menjual atau mengagunkan harta anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap, dan (2) dasar pertimbangan hakim serta konsekuensi hukumnya dalam menetapkan perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengkaji norma norma hukum seperti KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, serta doktrin hukum terkait. Selain itu, di dukung dengan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim terhadap permohonan perwalian merupakan syarat mutlak sebelum wali dapat mewakili anak dalam melakukan transaksi jual beli atau pengagunan harta warisan. Hakim memutuskan permohonan berdasarkan bukti administratif (akta kelahiran, akta kematian, sertifikat, surat keterangan ahli waris) dan keterangan saksi, serta mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum yang ditetapkan dalam Pasal 345 KUHPerdata dan Pasal 47 UU Perkawinan. Kesimpulannya, meskipun orang tua secara hukum memiliki wewenang untuk mengelola harta warisan anak, Ketidak cukupan perlindungan hukum bagi anak menjadikan penetapan perwalian hakim sebagai instrumen yang wajib. Penetapan ini menjamin bahwa pengelolaan harta dilakukan dengan akuntabilitas wali dan sesuai hukum. Temuan ini memperkuat bahwa perwalian melalui penetapan hakim efektif sebagai sarana perlindungan hukum anak di bawah umur, sekaligus menempatkan dasar pertimbangan yuridis dan dampak hukum yang substansial. Kata kunci: Penetapan Hakim, Perwalian Anak di Bawah Umur,Pertanggung jawaban Orang Tua, Penjualan Harta Warisan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penetapan Hakim, Perwalian Anak di Bawah Umur,Pertanggung jawaban Orang Tua, Penjualan Harta Warisan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	04 Aug 2026 07:29
Last Modified:	04 Aug 2026 07:29
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2629

Actions (login required)

View Item