ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SAMURAI DALAM KASUS TAWURAN DI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NO. 794/PID.SUS/2024/PN RAP)

JESSICA ALVIOLITA SITOMPUL, NPM 2202100040 (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SAMURAI DALAM KASUS TAWURAN DI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NO. 794/PID.SUS/2024/PN RAP). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Download (416kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text BAB V.pdf Download (132kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (261kB)

Abstract

This study aims to find out the criminal responsibility of the perpetrators of brawls by carrying sharp weapons in decision No. 794/Pid.B/2024/PN Rap, as well as to find out the judge's considerations in imposing criminal penalties on the defendant in the case of the crime of Not Having the Right to Carry a Samurai Sharp Weapon in the Brawl Case in Rantauprapat No. 794/Pid.B/2024/PN Rap. This study uses empirical juridical method research. According to Abdul Kadir Muhamad, empirical juridical research is: "research that is carried out by researching secondary data first and then continuing by conducting research on primary data in the field". In juridical research, law is seen as a norm or das sollen, because juridical research is an approach that refers to applicable laws and regulations. The results of the study show that the criminal responsibility of the perpetrators of brawls by carrying sharp weapons in decision No. 794/Pid.B/2024/PN Rap is contained in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 against the Crime of Possession Without the Right to Sharp Weapons, because the defendant has fulfilled all of these elements, namely (1) the element of whose goods; element (2) who without the right to enter Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, surrenders or tries to surrender, control, bring, has supplies in it or has in its possession, stored, transported, concealed, used or removed from Indonesia. In the aspect of criminal liability, the defendant in this case was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act without the right to carry and store a sharp weapon, as well as legal considerations that included the defendant's confession, the suitability of witness statements, and evidence submitted at trial, the Panel of Judges stated that the defendant had fulfilled the elements as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. This decision was taken by considering aggravating and mitigating factors, such as the absence of a license to possess a sharp weapon as an aggravating factor, as well as the defendant's cooperative attitude, remorse for his actions, and having never been convicted before as mitigating factors. Keywords: Judge's Verdict, Sharp Weapons, Brawls ================================================================================================== Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam putusan No. 794/Pid.B/2024/PN Rap, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Samurai Dalam Kasus Tawuran Di Rantauprapat No. 794/Pid.B/2024/PN Rap. Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggung jawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam putusan No. 794/Pid.B/2024/PN Rap adalah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam, karena terdakwa telah memenuhi kesemua unsur tersebut, yakni (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam, serta pertimbangan hukum yang mencakup pengakuan terdakwa, kesesuaian keterangan saksi, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, seperti tidak adanya izin kepemilikan senjata tajam sebagai faktor yang memberatkan, serta sikap kooperatif terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya sebagai faktor yang meringankan. Kata Kunci : Putusan Hakim, Senjata Tajam, Tawuran

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Judge's Verdict, Sharp Weapons, Brawls==============Putusan Hakim, Senjata Tajam, Tawuran
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	10 Aug 2026 04:02
Last Modified:	10 Aug 2026 04:02
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2646

Actions (login required)

View Item