DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID. C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP

USAHA SEMBIRING, NPM 2412100026 (2026) DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID. C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP. Masters thesis, Universitas Labuhanbatu.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (555kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (474kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (498kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (494kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (193kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (429kB)

Abstract

Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui putusan Hakim dalam tindak pidana ringan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Tolan Tiga Indonesia sehingga menjadi disparitas putusan Hakim yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Para Terdakwa. Pada dasarnya para Terdakwa dalam 2 kasus di atas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian ringan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Rantauprapat, Melandi Lubis bersama 1 (satu) orang temannya bernama Sandi Kurniawan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan sedangkan Juliani bersama 1 (satu) orang temannya bernama Yusril Gunawan dijatuhi pidana selama 2 bulan percobaan tanpa harus dijalani. Maka adapun yang menjadi Rumusan Masalah penelitian ini, bagaimana penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap, serta bagaimana hasil putusan Majelis Hakim yang memutus perkara tindak pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap, dan putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dengan analisis kesimpulan bersifat deduktif. Adapun hasil penelitian ini yaitu; Penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana) sehingga ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (substantif justice) dan tata cara penegakkan hukum (procedural justice) sehingga Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP sehingga secara hukum para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Kata kunci : Disparitas, Hakim, Putusan, Pencurian, Ringan =================================================================================== The Rantauprapat District Court, through judges' decisions in minor offense cases involving the theft of oil palm fruit at PT Pangkatan Indonesia and PT Tolan Tiga Indonesia, resulted in judicial sentencing disparity regarding the defendants. Fundamentally, the defendants in both cases committed minor theft offenses that harmed others, and both were charged under the same article, namely Article 364 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012 concerning the Adjustment of Minor Offense Limits and Fine Amounts in the Criminal Code. However, based on the Rantauprapat District Court decisions, Melandi Lubis along with one companion named Sandi Kurniawan were sentenced to 1 month of imprisonment, whereas Juliani along with one companion named Yusril Gunawan were sentenced to 2 months of probation without having to serve time in prison. Therefore, the research problems formulated in this study are: how sentencing is imposed given the disparity in decisions regarding minor theft offenses; how the judges considered the sentencing for minor theft offenses in Decision No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap and Decision No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap; and what outcomes were produced by the Panel of Judges who decided criminal cases No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap and No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap despite their differences. This study employs normative legal research with a case study approach, utilizing deductive conclusion analysis. The results of this study show that sentencing amid decision disparity in minor theft offenses holds a central position within the criminal justice system. This is because sentencing decisions involve at least three interrelated factors: legislative factors, law enforcement/officer factors, and legal awareness factors. Legislative factors encompass substantive criminal law as well as formal criminal law (criminal procedure), highlighting two crucial aspects for successful criminal law enforcement: substantive justice and procedural justice. Thus, as state judicial officers authorized to receive, examine, and decide cases brought before them, judges were convinced that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the criminal offense under Article 364 of the KUHP in conjunction with PERMA No. 2 of 2012. Consequently, the defendants were legally declared guilty and subjected to criminal penalties. Based on witness testimonies, the defendants' statements, and evidence presented in court, the judge reasoned that sentencing was not merely meant as retribution for their acts, but rather to serve as a means of rehabilitation so that the defendants would not repeat their offenses, leading to a conditional sentence (probation). As a result, in Case No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap, the judge imposed an executable sentence of 1 month imprisonment, whereas in Case No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap, the judge imposed a 2-month suspended/probationary sentence without imprisonment for each defendant. As a recommendation, judges are expected to exercise greater caution in their reasoning when issuing final decisions in minor offense cases, as this directly affects an individual's right to obtain justice in similar legal matters. Keywords: Disparity, Judge, Decision, Theft, Minor Offense

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Disparitas, Hakim, Putusan, Pencurian, Ringan===============Disparity, Judge, Decision, Theft, Minor Offense
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited: 02 Nov 2026 08:56
Last Modified: 02 Nov 2026 08:56
URI: http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/2955

Actions (login required)

View Item View Item