Jurianto, NPM 1902100020 (2024) PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TERHADAP PEMBINAAN MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERHADAP KASUS ASN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KEPADA IBU TIRI DI SEI KANAN LABUHANBATU SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.
Text
COVER DAN LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (394kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (166kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (235kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (117kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (263kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (86kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (184kB) |
Abstract
Pembahasan pada penelitian ini yang pertama ialah membahas tentang peran badan kepegawaian daerah terhadap pembinaan mental aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kasus ASN melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu Tiri di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan. serta membahas tentang konsekuensi hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian ini untuk dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya dikalangan akademisi universitas labuhanbatu tentang Peran Badan Kepegawaian Daerah Terhadap Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Kasus Asn Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Kepada Ibu Tiri Di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah dalam peran badan kepegawaian daerah terhadap pembinaan mental aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kasus ASN melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu Tiri di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih banyak oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, apalagi sampai melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri. Selanjutnya, bahwa konsekuensi hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bagi ASN yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman, dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin. Dalam tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Kata Kunci : ASN, BKD, Tindak Pidana
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ASN, BKD, Tindak Pidana |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
Date Deposited: | 20 Aug 2024 04:27 |
Last Modified: | 20 Aug 2024 04:27 |
URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/922 |
Actions (login required)
View Item |