NASUTION, ADE PARLAUNGAN (2017) PEDAGANG DALAM SENTRUM KEKUASAAN NEGARA. Harian Waspada, 20/11 (2017).
![[img]](http://repository.ulb.ac.id/97/1/opini3.jpg)
|
Image
opini3.jpg Download (976kB) | Preview |
Abstract
Kaum pedagang atau pun para pengusasa di Indonesia mulai awal republik ini berdiri sampai saat ini selalu dalam lingkaran sentrum kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu bisa berupa keterwakilan mereka di parlemen, pengurus inti partai politik bahkan pemegang tampuk perusahaan baik sebagai presiden/wakil presiden maupun pembantu presiden (Menteri) serta lembaga-lembaga tertinggi negara. Berbagai analisa yang dilakukan oleh beberapa ahli menemukan fakta bahwa terdapat hubungan yang erat antara ekonomi dan politik, dengan pengertian lain bahwa pelaku-pelaku ekonomi kerap menggunakan kekuatan politik untuk mencapai keuntungan yang sebesarnya terlepas apakah itu digunakan untuk kepentingan sang pelaku ekonomi atau untuk kepentingan negara. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa lampau, seperti regulasi tataniaga cengkeh, kebijakan mobil nasional, kebijakan tariff dan tariff serta kebijakan quota impor dan eksport, terbukti lebih banyak menguntungkan kaum pedagang ketimbang untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 01:05 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 01:07 |
| URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/97 |
Actions (login required)
 |
View Item |
