ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANAKORUPSI PENGGELAPAN DANA DESA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN)

FADHIL MUHAMMAD FAJRI, NPM 2002100062 (2024) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANAKORUPSI PENGGELAPAN DANA DESA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN). Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I .pdf Download (403kB)
	Text BAB II .pdf Download (640kB)
	Text BAB III .pdf Download (404kB)
	Text BAB IV .pdf Download (409kB)
	Text BAB V .pdf Download (299kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (310kB)

Abstract

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lah hal yang baru, Indonesia yang merupakan negara kaya namun masih banyak ditemukan kemiskinan dan korupsi yang terjadi dikalangan pemerintahan.Permasalahan korupsi dianggap sebagai warisan budaya yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya dan dibawa oleh generasi berikutnya dan berkelanjutan dari generasi ke generasi bahkan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa melainkan tindak pidana luarbiasa ( extra ordinary crime), tindak pidana korupsi ini sendiri di atur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Permasalahan korupsi banyak menyita perhatian masyarakat pasalnya tindak pidana korupsi bukan saja terjadi di kalangan pemerintah pusat melainkan merambah hingga kepemerintahan desa, salah satunya kasus penggelapan dana desa yang dilakukan kepala desa petuaran hilir serdang bedagai yang telah merugikan keuangan negara, sehingga penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa petuaran hilir serdang bedagai dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan pustaka serta putusan pengadilan Nomor : 46/PID.SUS TPK/2023/PN-MDN. Dalam perkara ini terdakwa S dituntut oleh penuntut umun dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sehingga atas perbuatanya terdak S dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsideir 1 (satu) bulan pidana penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.920.050,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus duapuluh ribu lima puluh rupiah). Kata Kunci : Korupsi, UU Tipikor, Putusan Pengadilan, Kepala Desa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, UU Tipikor, Putusan Pengadilan, Kepala Desa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	30 Aug 2024 03:52
Last Modified:	30 Aug 2024 03:52
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/999

Actions (login required)

View Item