TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN DAN GEDUNG DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) LABUHANBATU

Lenni Anggraini, NPM 1902100008 (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN DAN GEDUNG DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) LABUHANBATU. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (6MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text BAB V.pdf Download (400kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (402kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (427kB)

Abstract

Telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelancaran hubungan pekerjaan, tugas serta komunikasi lainnya. Banyak yang menganggap bahwa bidang telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok. Untuk menunjang efektivitas pengguna telepon seluler atau telepon genggam, maka tentu saja dibutuhkan layanan penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terbitnya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu, dan dampak dan kendala terhadap proses pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dengan cara kerja yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Menara di kabupaten Labuhanbatu, khususnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana dengan optimal. Hal ini berdasarkan pada acuan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna jasa, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurang responsifnya pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, serta lamanya waktu pelaksanaan yang masih sering mengalami keterlambatan penyelesaian yang secara otomatis belum memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Pemberian Izin, Menara Telekomunikasi, Dinas PUPR

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemberian Izin, Menara Telekomunikasi, Dinas PUPR
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	11 Oct 2023 08:27
Last Modified:	11 Oct 2023 08:27
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/347

Actions (login required)

View Item