KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA RANTAUPARAPAT

Rifaldi Banjarnahor, NPM 2002100009 (2024) KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA RANTAUPARAPAT. Skripsi thesis, Universitas Labuhanbatu.

	Text COVER FULL.pdf Download (896kB)
	Text SURAT PERNYATAAN.pdf Download (513kB)
	Text BAB I.pdf Download (188kB)
	Text BAB II.pdf Download (249kB)
	Text BAB III.pdf Download (126kB)
	Text BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)

Abstract

Indonesia adalah negara Hukum yang mengimplementasikan Pemidanaan kepada para pelanggar Hukum yang bertujuan untuk menegakkan Norma hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar kelak mereka yang menjalani Pidana di Penjara menjadi orang yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi akuntabilitas pemasyarakatan dimana selama ini di anggap tidak objektif, terukur dalam pemenuhan Hak-Hak Narapidana melalui perubahan sikap dan perilaku Narapidana melalui Wali Pemasyarakatan terhadap pengaturan Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Hasil penelitian mengetahui sejauh mana peran Wali Pemasyarakatan terhadap penerapan PERMENKUMHAM NO. 7 Tahun 2022 tentang revitalisasi pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai terobosan baru transparansi pemenuhan hak-hak narapidana telah dilakukan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sesuai SK Direktur. Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja Wali Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Saran dan Masukan Penulis Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar di tingkatkanya fasilitas, sarana dan prasarana serta adanya pelatihan bagi Wali Pemasyarakatan (pelatihan teknis Sistem Penilaian Narapidana dan Wali Pemasyarakatan) Kata Kunci : Wali pemasyarakatan, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Wali pemasyarakatan, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository@ulb.ac.id
Date Deposited:	23 Aug 2024 08:09
Last Modified:	23 Aug 2024 08:09
URI:	http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/951

Actions (login required)

View Item